Wapres kita

publik enemy number one buat korban gempa jogja dan jateng saat ini adalah jusuf kalla, sang wapres negeri beling ini. warga tidak lagi menganggap ancaman gempa susulan sesuatu yang paling menyebalkan, tapi janji palsu sang wapreslah yang membuat banyak orang jadi berang.

beberapa saat setelah gempa memporak-porandakan jogja-jateng, sang wapres dengan niat ingin memberikan rasa tenang buat mereka yang menjadi korban, mengatakan akan mengganti bangunan yang ambruk, rusak berat dan rusak ringan dengan nilai penggantian berkisar antara Rp. 30 jut, Rp. 20 juta, dan Rp. 10 juta. well, manjur sih statemnt politik itu untuk beberapa saat. tapi berisiko untuk saat selanjutnya. warga memang membutuhkan komunikasi politik dari pemimpin negeri ini untuk mendapatkan rasa aman karena negara peduli atas nasib mereka. tapi, apakah harus selalu dengan janji manis?

inilah persoalan utamanya, seterpuruknmya warga jogja-jateng, mereka masih memiliki apa yang dinamakan modal sosial dan modal lain yang sebenarnya akan dengan cepat bisa dijadikan alas untuk mereka memperbaiki diri dari sergapan gempa kemarin. namun, konon oleh karena janji sang wapres yang menyejukan hati tersebut orang menjadi terlena dan lupa akan potensi dirinya. bahkan tidak sedikit yang kemduian malah memerosokan dirinya, dengan merobohkan rumahnya walau sebenarnya kalau mau sabar dan mau berdiskusi dengan tukang-tukang diwilayahnya masih bisa diperbaiki. minimal biaya yang dikeluarkan tidak akan semahal kalau bikin rumah baru. tapi, semua sudah terlanjur termakan janji sang wapres, sehingga perhitungan-perhitungan agak njlimet dan kreativitas warga jadi tumpul. semua menggantungkan dirinya pada hitungan nominal yang dijanjikan wapres.

setelah dua bulan berlalu janji sang wapres tak kunjung menunjukan titik terang. warga menjadi gelisah, dan pemerintah daerah yang tidak tahu-menahu dengan apa yang pernah disampaikan wapres jadi sasaran kegelisahan warga. buntutnya untuk memberikan sebuah solusi, pemerintah daerah klaten dan jogja sempet memunculkan wacana pemberian insentif untuk biaya rekonstruksi rumah yang rusak saat gempa sebesar masing Rp. 4 juta per rumah. alasanya, jumlah yang sama akan mengeliminir konflik di lapangan, dan Rp 4 juta dirasa cukup untuk membangun pondasi, dan kekurangannya diharapkan ditutup warga sendiri dengan modal sosial yang mereka miliki selama ini. ide ini sebenarnya jauh lebih bijak dibanding statement wapres kita, karena masih menganggap korban sebagai manusia yang lebih utuh dan memiliki daya juang. tapi masalahnya warga sudah terlanjur menggantungkan nasib pada janji sang wapres, hingga banyak yang sudah bikin kalkulasi tersendiri terhadap bangunan mereka yang rusak.

satu lagi potret, negara (pemerintah yang berkuasa) bukan lagi wilayah yang sanggup memberikan jaminan dan wadah yang kondusif bagi kemajuan masyarakatnya.