Membidik Matahari

Tidak pernah selesai. Itulah ingatan yang muncul manakala kita mencoba merangkai kembali lembaran buram sejarah panjang negeri ini. Sejarah politik negeri ini menguratkan catatan kelam, antara lain: G 30 PKI, Tanjung Priok, Lampung, Penyerbuan DPP PDI, Kerusuhan Mei 98, Trisakti, Semanggi, Kerusuhan Sampit, Kerusuhan Ambon, Kerusuhan Poso, Pembunuhan Munir, dan masih banyak lagi. Selain itu, proses penegakan hukum juga menyisakan banyak tanya tanpa jawaban yang jelas, mulai dari kasus pengadilan Suharto dan kroninya, Munir (lagi), Antasari, Penanganan banyak kasus korupsi, dsb.

Banyak kasus, baik yang besar pun agak besar, tidak pernah selesai untuk kemudian secara perlahan menyingkir dari atensi kita semua. Entah mengapa, banyak hal yang tidak selesai tersebut tidak juga menimbulkan syak wasangka dan tanya yang masif dari penguni negeri ini? Memang ada kecipak dan riak tanya atas ketidaktuntasan penyelesaian terhadap beberapa masalah, tapi gaungnya tidak besar pun akan segera hilang oleh apatisme kolektif.

Saya khawatir, jangan-jangan sebagai sebuah bangsa, kita memang secara sadar pun tidak sadar telah dengan sengaja memilih untuk tidak peduli terhadap permasalahan yang mengiringi jejak langkah bangsa ini? Jangan-jangan, kita sudah menganut keyakinan, bahwa selama masih bisa beraktivitas dengan aman dan masih bisa makan, biarkan duri-duri itu menancap pada jejak langkah sejarah negerin ini, tanpa harus menyakiti rasa keadilan dan nurani kita?

Apapun, yang pasti ingatan sejarah banyak orang dengan tenang dan penuh kedamaian telah menelan sekian disharmony yang berdampak pada ketidakadilan pun penindasan, tanpa ada penindakan pun penyelesaian. Saya jadi ingat ungkapan lama, jangan suka membuka aib orang lain, tidak baik bisa bikin orang marah karena merasa ditelanjangi. Padahal, mengurai peristiwa sejarah bukanlah membuka aib pun borok orang lain. Hanya sekedar mengajak orang bercermin atas apa dan bagaimana dampak dari perilaku mereka di masa lalu terhadap masa depan. Ada perangkat hukum yang semestinya menjaga agar koridor pengungkapan fakta bukanlah penghakiman tanpa tujuan. Sayangya, setiap kali ada tanya atas lembaran hitam sejarah, selalu banyak pihak takut akan efek domino yang akan menyakiti dan menyeret banyak pihak. Banyak pihak dengan sengaja mengebiri perangkat yang semestinya digunakan untuk menjaga agar dialektika dengan sejarah berjalan dalam koridor yang benar.

Faktanya, kita memang hidup dalam naungan budaya yang mengagungkan harmony. Manakala muncul disharmony, setiap pihak sekuat tenaga sesegera mungkin ingin memadamkannya dan mengembalikan harmony yang ada. Bahkan bilam perlu dengan manipulasin kesadaran. Sehingga sekecil apapun potensi disharmony selalu akan dieliminasi.

Masalahnya, yang namanya harmony seringkali hanyalah puncak gunung es yang tenang, dingin, dan damai, namun menindih sekian potensi konflik yang setiap saat siap meledak. Sebenarnya banyak pihak menyadari kondisi tersebut. Tapi, yang banyak tersebut seringkali lebih memilih mengembalikan harmony tanpa membongkar dulu persoalan yang pernah menghasilkandisharmony. Banyak pihak khawatir, harga yang harus ditebus akibat pembongkaran persoalan penyebab satu masalah dalam salah satu rentang waktu akan jauh lebih mahal dari disharmony yang pernah dimunculkan. Akibatnya, kita terbiasa menutupi lembaran kelam sejarah dengan menahan diri dari sekian tanya dan sekian keinginan untuk mengurai akar persoalan yang pernah ada lantas mengaburkannya menjadi ingatan akan puncak gunung es yang damai dan tenang.

Hal diatas terus berlangung seiring berjalannya waktu. Pertukaran rezim pengelola negara tidak juga menghasilkan kemauan politik untuk sekedar mengurai benang kusut sejarah yang pernah ada. Padahal berdialog dengan sejarah yang benar adalah awal pendewasaan dari sebuah bangsa. Tanpa keberanian berdialog dengan sejarah secara jujur sebagai sebuah fakta, kita akan buta atas jati diri. Memang tidak semua sejarah harus hadir layaknya menelanjangi orang, tapi minimal dia sanggup membuat banyak pihak sadar akan wajah diri mereka sendiri.

Kita dibiasakan menelan banyak kenangan pahit sebagai sebuah tanya tanpa jawab. Akhirnya kita diajarkan untuk merangkai sendiri jawaban tersebut. Bahkan tidak sedikit yang kemudian memaksakan jawabannya sebagai realitas sejarah yang paling benar kepada pihak lain disertai ancaman disharmony. Bagi anak bangsa yang mencintai harmony, tentu saja ancaman tersebut begitu menakutkan. Akibatnya kita kembali ke konsep awal. Tidak mau terjabk dalam pergulatan dan pergolakan yang dikhawatirkan tanpa akhir.

Semestinya kita mulai belajar untuk berdiaog; dengan sejarah, dengan diri kita , pun dengan sesama anak bangsa secara jujur. Kejujuran mungkin terasa pahit, tapi dia tetap akan menjadi jamu yang menyembuhkan. Pemerintah, sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola negara, memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk menjadi pihak yang menjembatani terjadinya dialektika dengan sejarah bangsa yang jujur dan terbuka.

Celakanya, seringkali penguasa terlibat dalam beberapa disharmony di negeri ini, atau penguasa malah menjadikan disharmony sebagai bagian dari skema menjaga harmony, walau sekedar lip service. Sejauh ini, integritas penguasa yang memiliki keberanian membuka kemungkinan dialektka anak bangsa dengan sejarahnya secaa jujur masih sebatas dirindukan. Bahkan, untuk sekedar berani membeberkan satu masalah kecil secara tuntas pada masa edar mereka, belum juga kita dapatkan. Kita masih dihadapkan pada realitas, seolah membidikan senapan ke matahari. Dimana kita akan silau dan memuntahkan amunisi tanpa mengetahui bahwa bidikan kita tepat sasaran atau tidak. Kita masih akan meraba dalam gelap. Sampai revolusi pemikiran mememnuhi isi kepala mayoritas anak bangsa dan akan menuntun mereka pada tindakan yang revolusioner.