The corporation claw
The rich control the government, the media the law
To make some kind of difference
Then everyone must know
Eradicate the fascists,
revolution will grow
The system we learn says we're equal under law
But the streets are reality,
the weak and poor will fall
Let's tip the power balance and tear down their crown
Educate the masses,
We'll burn the White House down........
(Speak, Queensryche, Operation Mindcrime, EMI Manhattan Record, 1988)
Pada sebuah kunjungan ke kepala desa di salah satu wilayah di Kabupaten Tulung Agung, gue menemukan beberapa orang tua yang komplain karena tidak kebagian jatah kompensasi BBM. Menurut mereka, kondisi perekonomian mereka lebih buruk daripada pihak2 yang justru mendapatkannya. Si Kepala Desa tentu saja kebingungan dan gak bisa berbuat banyak, karena yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang mendapatkan kompensasi BBM bukan dia. Ada mekanisme pendataan yang tidak bisa diganggu gugat si Kepala Desa, walau pendataan tersebut seringkali tidak tepat sasaran.
Inilah potret negeri ini. Potret negeri yang compang camping oleh karena kegagalan pengelolanya memperbaharui mekanisme hingga mampu bersaing dengan mekanisme pasar yang bergerak dalam dinamika pasar global. Kenaikan BBM jelas akan memukul fundamental perekonomian masyarakat. Semua aspek kehidupan terkait dengan suplai BBM. Bahkan perusahaan yang paling besar sekalipun akan terpukul oleh kenaikan BBM, apalgi yang ecek2. Yang pasti harga jual produk dalam negeri akan semakin tertinggal oleh produk luar yang terus-terang terkadang kualitasnya juga jauh lebih baik. Dimanapun juga logika yang paling bodoh sekalipun akan tahu, bahwa daya beli yang rendah dihantam dengan harga kebutuhan yang tinggi adalah hasilnya collaps. Uang Rp. 300.000,- per tiga bulan untuk satu keluarga cukup besar bagi masyarakat, dan juga sangat besar bila dikalskulasikan dengan sekian jumlah penduduk miskin. Akan tetapi jumlah tersebut akan hilang begitu saja bila dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat mengalami kemerosotan daya beli terhadap semua kebutuhan pokok. Uang 300 rb hanya akan menjadi tai dalam hitungan waktu satu bulan, sementara setelah itu apakah kemudian masyarakat sanggup menggikuti melambungnya harga? Nothing. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pendulum yang sanggup menggerakan roda perekonomian, sehingga kalau toh memaang harga BBM harus dinaikan mereka sudah punya antisipasi dengan membangun fundamentalk perekonomian yang konon dinamakan saya beli yang tinggi. Tapi mungkinkah daya beli masyarakat mengalami lonjakan vertikal di Indonesia? Kayaknya tidak. Jadi solusinya hanya pada bagaimana negara mengambil peran untuk menyelamatkan dana subsidi agar sangguip menanggulangi robohnya perekonomian negara.
Tapi, yang terjadi adalah kebingungan pengelola negara menghadapi menghadapi minimnya anggaran negara. Lantas semua dikembalikan pada masyarakat yang harsu menanggung ebban kekosongan dana tersebut. Padahal mengelola negara tidak jauh berbeda dengan mengelola perusahaan. Dibutuhkan kemampuan manajerial yang bagus agar perusahaan sanggup bersaing dan sanggup memperbaharui keuangannya agar tidak tertimpa kebangkrutan, bila perusahaan hanya mengandalkan modal dasar yang ada untuk semua hal, maka tidak akan lama perusahaan itu akan collapse.
Pemimpin negara dipilih berdasarkan asumsi mereka akan sanggup menyelesaikan persoalan krusial negara. Bukan malah menunjukan ketidakberdayaannya menghadapi masalah dengan retorika2 murahan yang tidak menyentuh pada esensi persoalan.
Bila pemimpin dalam mencari solusi atas persoalan negara kembali mengembalikan tanggungjawab pada rakyat yang memang paling tidak bisa menolak, apakah masih perlu mereka diberi mandat?
So, To make some kind of difference
Then everyone must know
Eradicate the fascists,
revolution will grow
No comments:
Post a Comment